Rahmat on Research

Reaksi pasar diukur dengan return saham atau volume perdagangan?

2011-05-18T15:44:00.000+07:00

Sebelum meneruskan tulisan ini, saya ingin mengatakan bahwa tulisan ini tidak membahas dengan lengkap dan rinci tentang pengukuran reaksi pasar dan cara mengukurnya. Tulisan ini hanya ingin menggambarkan secara ringkas bahwa volume perdagangan tidak sesuai untuk pengukuran reaksi pasar atau reaksi investor.

Return saham atau return abnormal atau return abnormal kumulatif lebih sesuai untuk mengukur reaksi investor terhadap sebuah berita atau peristiwa dibandingkan dengan volume perdagangan saham yang terjadi di sekitar peristiwa yang sedang diamati.

Contohnya adalah sebagai berikut.

Misalnya dari ketiga alternatif di atas, kita pilih perubahan harga (=return harga) dan volume perdagangan untuk contoh. Misalnya ada dua komoditas: beras dan mobil. Jika harga kedua barang tersebut turun, maka kita bisa perkirakan bahwa permintaan terhadap barang itu naik.

Misalkan harga beras turun dari Rp.10.000 per kilo menjadi Rp.7.000 per kilo dan harga mobil turun dari Rp.200 juta menjadi Rp.150 juta sebuah. Karena harga turun, maka permintaan naik dan jumlah yang terjual juga naik.

Perubahan harga beras adalah sebesar (7000 - 10000)/10000 atau 30%. Katakan terjadi peningkatan penjualan menjadi 1000 kg, maka volume perdagangan beras karena perubahan harga adalah Rp.7 juta rupiah.

Perubahan harga mobil adalah (150 - 200)/200 atau 25%. Katakan terjadi penjualan 2 unit mobil karena penurunan harga tersebut, sehingga volume perdagangan beras karena perubahan harga adalah Rp.300 juta.

Mari kita bandingkan persentase perubahan harga beras dan perubahan harga mobil: 30% banding 25%. Artinya, perubahan harga lebih tinggi pada beras daripada mobil.

Sebaliknya, volume perdagangan mobil jauh lebih besar daripada volume perdagangan beras: Rp.300 juta berbanding Rp.7 juta.

Jadi, dengan volume perdagangan kita hanya mengetahui besar transaksi yang terjadi. Perbedaan harga komoditas menutupi fakta bahwa reaksi orang lebih besar terhadap barang lain yang volume perdagangannya (dalam rupiah) lebih rendah. Oleh sebab itulah maka penggunaan volume perdagangan tidak digunakan (lagi) untuk mengukur reaksi pasar atau reaksi investor terhadap sebuah berita. Yang lebih baik mengukur reaksi atau persepsi adalah perubahan harga dan ukuran lain yang diturunkan darinya.

Sleman, May 2011

Bagaimana seharusnya pengurutan nama penulis

2010-09-29T22:35:00.014+07:00

Di dalam dunia akademik, sangat mudah menemukan sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh beberapa penulis. Mungkin bahkan lebih banyak paper yang ditulis oleh lebih daripada satu orang daripada hanya satu orang. Namun, penulis artikel ilmiah yang seorang diri tetap ada dan lazim.

Yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang adalah bagaimana tatacara pengurutan nama penulis pada sebuah karya ilmiah. Misalnya, jika ada dua orang penulis yang berkontribusi terhadap artikel ilmiah tersebut, siapa yang harus disebut pertama dan siapa yang harus disebut kedua, dan seterusnya jika ada lebih daripada satu atau lebih daripada dua orang penulis.

Setahu saya, jurnal menyerahkan kepada para penulis siapa yang harus disebutkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya, para penulis diminta untuk menentukan siapa yang akan disebut pertama dan siapa yang berikutnya.

Sebagai informasi, di dalam beberapa jurnal, ada ketentuan jika penulis lebih dari dua orang, maka hanya nama penulis yang pertama akan disebut sedangkan nama penulis kedua dan seterusnya hanya akan disingkat et al. atau dkk (dan kawan-kawan di dalam bahasa Indonesia). Artinya, jika suatu hari karya tersebut dikutip oleh orang lain, nama penulis yang akan disebut hanya nama penulis pertama. Misalnya paper yang ditulis Hamdi, Hasan, dan Husin hanya akan dikutip sebagai Hamdi et al. atau Hmadi dkk. Nama dua penulis lain tidak secara eksplisit dikutip.

Lain masalahnya jika penulis hanya ada dua orang. Jika hanya dua orang, maka nama kedua penulis akan disebut di dalam pengutipan karya tersebut. Misalnya, jika paper ditulis oleh Mahmud dan Masykur, maka pengutipan tetap Mahmud dan Masykur.

Kembali ke masalah di atas, siapa yang harus disebut lebih awal dan siapa yang harus disebut lebih akhir?

Jika kita berpijak pada azas kontribusi, maka penyebutan nama diurut dari besaran atau signifikansi kontribusi. Artinya, penulis yang disebut lebih awal berkontribusi lebih besar daripada penulis yang disebut setelahnya. Pemerintah Indonesia agaknya menganut azas ini, sehingga di dalam penghitungan angka kredit dosen atau peneliti, poin kredit yang diterima penulis pertama akan lebih tinggi daripada penulis setelahnya.

Sementara itu, di sebagian negara yang lain, prinsip penghitungan seperti itu tidak dipakai. Di sebagian besar jurnal akuntansi yang saya perhatikan, penyebutan nama penulis adalah secara alfabetis. Anda tahu siapa Ross L. Watts dan Jerold L. Zimmerman, tidak pernah akan menemukan nama Watts setelah nama Zimmerman, walaupun Zimmerman lebih tua dan senior daripada Watts. Penyebabnya, di negara lain, semua penulis dianggap berkontribusi setara, sehingga para penulis tidak terlalu peduli dengan urutan pertama atau kedua.

Saat ini di Indonesia telah secara regular diselenggarakan simposium, seminar, konferensi dan telah ada banyak jurnal yang bersedia menerbitkan paper ilmiah para dosen. Jadi, cukup mudah menemukan paper ilmiah di Indonesia saat ini karena banyak yang akan menampungnya.

Tulisan saya ini didasarkan kepada kejengkelan saya ketika beberapa kali menemukan artikel yang ditulis oleh beberapa orang namun dengan motivasi pencantuman nama yang tidak baik.

Di salah satu konferensi yang saya ikuti, saya menemukan sebuah paper yang ditulis oleh empat orang namun dengan kualitas penulisan yang buruk, banyak salah ketik, dan dengan abstrak yang ditulis oleh seseorang ber-TOEFL 300-an. Jika sebuah paper benar-benar hasil kontribusi empat orang penulis, maka saya yakin tidak sedemikian buruk kualitasnya. Investigasi saya kemudian menunjukkan bahwa tiga di antara penulis tersebut adalah dosen dan satu orang lagi adalah mahasiswa S1.

Si mahasiswa ini ditaruh di urutan ketiga. Saat membaca paper itu saya sangat yakin bahwa paper itu berasal dari skripsi si mahasiswa. Satu atau dua orang dosen yang lain bisa jadi adalah pembimbing skripsinya, namun jelas tidak demikian dengan dosen ketiga. Setahu saya tidak ada tiga orang pembimbing bagi sebuah skripsi, bahka disertasi pun tidak jarang hanya dibimbing oleh dua orang.

Melalui tulisan ini saya hendak memberitahu kepada mahasiswa bahwa ia berhak untuk ditaruh di posisi pertama dari urutan penulis. Adalah sebuah kebanggaan tersendiri jika nama anda disebut di dalam sebuah paper lain di dalam sebuah konferensi maupun tidak. Anda berhak karena anda yang memiliki ide, anda yang bersusah payah diminta untuk merumuskan ide anda, anda yang dihardik dosen, ditolak dosen ketika anda hendak menemuinya dan kalaupun diterima anda hanya diberi waktu 5 menit atau sambil berjalan, dan kemudian disuruh menambahi ini-itu sambil ia mencoreti draf skripsi anda. Oleh karena itu, apapun alasannya, kontribusi andalah yang terbesar.

Bagaimana jika kemudian skripsi itu diminta diterbitkan di jurnal atau konferensi dan si dosen tersebut yang merevisinya, apakah si dosen tidak berhak menjadi penulis pertama?

Jawaban saya, tetap TIDAK. Jurnal atau konferensi manapun selalu memberikan panduan penulisan naskah yang bisa anda penuhi dengan mudah. Anda tinggal mengedit, mengerat, atau menambahi sedikit, maka skripsi anda sudah bisa diterima di jurnal atau konferensi tersebut untuk diseleksi. Apakah pantas seorang dosen kemudian menjadi penulis pertama hanya karena ia memenceti tombol-tombol komputer satu malam saja untuk sebuah karya yang telah anda tulis berbulan-bulan?

Jujur saya kecewa dengan paper yang saya temukan tadi dan kecewa kepada dosen yang mengangkangi mahasiswanya tersebut. Jika kita bisa meminta mahasiswa kita menulis paper, mengapa kita tidak bersedia meluangkan sedikit waktu untuk itu? Jika kita ingin mendidik mahasiswa untuk jujur, mengapa kita tidak memberi teladan lebih dulu?

Mahasiswa yang membaca tulisan ini dan merasa pernah atau sedang dibujuk oleh dosen anda untuk menyerahkan karya anda untuk sebuah konferensi atau jurnal, saatnya anda menolak bujukan tersebut. Dengan cara yang lebih halus anda bisa meminta agar anda sendiri yang mengedit karya anda tersebut dan mengirimkan sendiri karya tersebut. Jangan anda mau dibodohi dengan ditempatkan sebagai penulis kedua karena sesungguhnya tujuannya hanya agar ia dianggap sebagai penulis utama dan dengan demikian akan mendapat poin yang lebih tinggi. Ketika anda menyerahkan karya anda kepada orang lain untuk ia edit dan kirim, pada saat itu benalu lain akan ikut menumpang.

Saya bersyukur satu paper itu terperiksa oleh saya dan para penulis dengan bodohnya mengungkapkan diri mereka sehingga tiga batang benalu gagal menumpang hidup di dunia akademis Indonesia.

Sleman, 29 September 2010

Uji beda (t-test) atau ANOVA?

2010-05-04T18:58:00.002+07:00

Misalkan anda ingin tahu apakah sebuah program penurunan berat badan efektif atau tidak memotivasi seseorang untuk menurunkan berat badan. Pada program penurunan tersebut seorang subyek akan diminta untuk memberi penghargaan kepada dirinya sendiri (self-reward) jika ia bisa menurunkan berat badan, misalnya, 1 kg dalam dua pekan.

Untuk tujuan penelitian ini, anda memiliki 20 orang subyek yang gemuk. Ke-20 orang ini anda pisahkan menjadi dua: kelompok pertama adalah kelompok yang akan diberi penghargaan atas keberhasilannya menurunkan berat badan sesuai skedul. Sebagai kelompok kontrol adalah kelompok kedua yang tidak disuruh melakukan apapun ketika berat badannya turun.

Katakan studi anda dilakukan selama dua bulan dan evaluasi keefektifan program dilakukan setiap pekan. Oleh karena itu, jika program efektif, maka setiap pekan, secara rata-rata, subyek akan mengalami penurunan berat badan 0,5 kg. Untuk menentukan keefektifan program tersebut, maka anda harus menimbang berat badan subyek setelah program penurunan berat badan berjalan selama satu pekan.

Misalkan anda dapatkan rata-rata penurunan berat badan dari kelompok eksperimen--yaitu kelompok yang memberi penghargaan kepada dirinya sendiri--adalah 0,49 kg sedangkan dari kelompok kontrol--yaitu kelompok yang tidak diminta melakukan apapun jika berat badan mereka turun sesuai dengan target per pekan--adalah 0,37 kg. Untuk menentukan apakah program tersebut efektif atau tidak, anda bisa melakukan uji-t (t-test) dengan membandingkan rata-rata penurunan berat badan kelompok eksperimental dengan rata-rata penurunan berat badan kelompok kontrol.

Bagaimana jika anda memiliki tiga program penurunan berat badan yang lain: program yang meminta subyek untuk memberi hukuman kepada dirinya jika gagal mencapai target penurunan berat badan, program yang menggabungkan pemberian penghargaan jika berhasil dan pemberian hukuman jika gagal mencapai target penurunan berat badan, dan program yang hanya meminta subyek untuk memonitor, tanpa melakukan apapun, penurunan berat badan.

Jika anda ingin mengetahui apakah keefektifan satu program berbeda dari keefektifan program yang lain, anda bisa sebenarnya melakukan 10 kali uji-t terhadap kelima kelompok tersebut, yaitu uji beda rata-rata:
Kelompok 1 vs. Kelompok 2
Kelompok 1 vs. Kelompok 3
Kelompok 1 vs. Kelompok 4
Kelompok 1 vs. Kelompok 5
Kelompok 2 vs. Kelompok 3
Kelompok 2 vs. Kelompok 4
Kelompok 2 vs. Kelompok 5
Kelompok 3 vs. Kelompok 4
Kelompok 2 vs. Kelompok 5
Kelompok 4 vs. Kelompok 5

Namun, walaupun secara teknis anda bisa saja melakukan pengujian data dengan cara tersebut, analisis seperti ini bisa mendatangkan masalah yang serius. Jika peneliti menetapkan level alpha pada 5%, artinya si peneliti berani menanggung risiko kesalahan tipe I--yaitu secara keliru menolak H0--sebesar 5% untuk setiap pengujian yang ia lakukan. Jika hanya satu kali uji-t dilakukan, maka peluang kita untuk membuat kesalahan Tipe I tidak lebih daripada 5%. Masalahnya, bagaimana jika uji-t dilakukan sebanyak 10 kali atau 100 kali?

Walaupun peluang melakukan kesalahan Tipe I di setiap pengujian hanya 5%, namun kesalahan Tipe I secara keseluruhan meningkat sejalan dengan jumlah pengujian yang kita lakukan. Akibatnya, semakin banyak uji-t yang kita lakukan, semakin tinggi peluang bahwa satu atau lebih dari temuan kita yang signifika akan mencerminkan kesalahan Tipe I, dan akan semakin besar peluang kita membuat simpulan yang keliru tentang efek dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Probabilitas pembuatan kesalahan Tipe I jika 10 uji-t dilakukan adalah sekitar 40% atau 4 dari 10 pengujian berpeluang memiliki kesalahan Tipe I*. Artinya, dari 10 pengujian di atas, kita bisa mengatakan bahwa ada setidaknya 4 program yang berbeda keefektifannya dengan program yang lain ketika sebenarnya program-program tersebut tidak memeliki keefektifan yang berbeda. Jika ini yang terjadi dan simpulan itu ternyata terjadi ketika anda membandingkan keefektifan program penurunan berat badan tertentu dengan kelompok kontrol, maka anda akan keliru menyimpulkan bahwa program tersebut efektif--padahal tidak.

Cara pertama untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan penyesuaian Bonferroni (Bonferroni adjustment). Caranya, level alpha yang anda tetapkan dibagi dengan jumlah pengujian yang akan anda lakukan. Dalam kasus di atas, berarti anda membagi 5%/10 = 0,5%. Dengan cara ini, peluang anda membuat kesalahan Tipe I akan sangat rendah, 0,5% dari keseluruhan pengujian.

Kelemahan metoda ini adalah bahwa uji-t akan membuat anda kehilangan efek-efek tertentu jika saja level alpha lebih liberal. Dalam bahasa lain, anda membuat diri anda terlalu berhati-hati sehingga sangat mungkin sebagian besar Ha telah anda tolak atau meningkatkan peluang kesalahan Tipe II. Karena anda terlalu hati-hati, maka anda justru akan cenderung menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan keefektifan antar program--sementara sebenarnya ada program yang berbeda keefektifannya.

Kelemahan kedua adalah jika uji-t yang dilakukan harus banyak. Semakin banyak uji-t yang dilakukan, semakin kecil angka penyesuain, semakin besar kemungkinan anda menolak Ha.

Cara yang lebih aman adalah dengan menjalan prosedur statistik yang disebut dengan analysis of variance (ANOVA). ANOVA memang dirancang untuk menganalisis data dari disain penelitian yang memiliki lebih daripada dua kondisi. ANOVA menganalisis perbedaan antara rata-rata semua kondisi di dalam eksperimen secara serentak. Jadi, bukannya melakukan uji-t berpasangan satu-persatu seperti di atas, ANOVA menguji apakah setiap set dari rata-rata berbeda satu dengan yang lain dengan menggunakan hanya satu uji statistis dengan mempertahankan alpha pada level 5% lepas dari berapapun jumlah kelompok yang ada di dalam pengujian. Dengan kata lain, ketika ada 5 kelompok eksperimental dan kontrol dan peneliti ingin mengetahui apakah sebuah keefektifan sebuah kelompok berbeda dengan kelompok yang lain, ANOVA hanya perlu melakukan satu kali pengujian. Pengujian yang hanya satu kali ini membuat alpha tetap 5% atau peluang kesalahan Tipe I tetap 5%, tidak naik menjadi 40% seperti pada pengujian satu-per-satu di atas.

*Catatan:
Rumus perhitungan probabilitas pembuatan kesalahan Tipe I adalah 1 - (1 - alpha)^c, yang mana c adalah jumlah pengujian atau perbandingan yang dilakukan.

Sleman, 4 May 2010
Sumber: Mark E. Leary, Introduction to Behavioral Research Methods, pp. 265-7.

Isu metodologis riset pergantian (wajib) kantor akuntan publik dan auditor dan kualitas audit*

2009-05-24T12:05:00.003+07:00

Ada dua isu metodologis yang berhubungan dengan masalah rotasi secara wajib dan kualitas audit ini. Pertama adalah rasionalitas dugaan bahwa rotasi secara wajib bisa meningkatkan kualitas audit. Isu yang kedua berhubungan dengan unit analisis.
Rasionalitas hubungan pergantian auditor wajib dengan kualitas audit
Klaim seperti yang disampaikan oleh DeFond dan Francis (2xxx) bahwa tidak ada teori dan tidak ada bukti bahwa kualitas audit akan meningkat melalui rotasi wajib adalah klaim yang penulis duga adalah klaim yang bias. Beberapa penelitian memang tidak mendukung klaim mereka itu. Johnson, Khurana, dan Reynolds (2xxx) menemukan bukti bahwa pada perusahaan dengan tenure auditor yang lebih pendek (2-3 tahun) menunjukkan level akrual takekspektasian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan tenure auditor medium (4-8 tahun). Sementara itu untuk perusahaan sampel dengan auditor tenure yang panjang (>9 tahun) mereka tidak menemukan bukti bahwa ada peningkatan yang secara statistik akrual takekspektasian dibandingkan dengan perusahaan sampel dengan auditor tenure medium. Myers, Myers, dan Omer (2xxx) menemukan bahwa auditor tenure yang lebih panjang berhubungan dengan kualitas laba yang lebih tinggi. Mereka mengukur kualitas laba menggunakan akrual abnormal absolut dan akrual sekarang absolut. Sehingga, klaim mereka, tidak ada bukti bahwa perputaran wajib atas auditor maupun kantor akuntan itu bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan. Bukti justru menunjukkan bahwa tenure yang pendek berhubungan dengan kecurangan audit yang lebih tinggi dan kemungkinan kecurangan tersebut menurun ketika audit tenure bertambah lama (Carcello dan Nagy, 2xxx).

Namun, tidak benar bahwa tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa rotasi akan meningkatkan independensi. Penelitian Dopuch et al. (2xxx) di atas jelas membuktikan bahwa rotasi secara wajib justru membuat independensi auditor lebih tinggi dibandingkan jika tidak ada aturan rotasi auditor maupun retensi auditor sama-sekali. Penulis memperhatikan bahwa peneliti yang menolak ide rotasi wajib, terutama DeFond dan Francis (2xxx), umumnya tidak mengutip bukti yang didapat oleh Dopuch et al. (2xxx) tersebut. Penulis menduga bahwa nilai penting riset tersebut akan lebih besar jika riset ini terbit setelah kasus Enron/Andersen terkuak dan akan makin kuat jika SOX telah diberlakukan. Sebelumnya, Casterella, Knechel, dan Walker (2xxx) menemukan bukti bahwa auditor tenure berhubungan positif dengan kualitas audit. Bukti yang lebih akhir diberikan oleh Carey dan Simnett (2xxx). Mereka meneliti apakah terjadi penurunan kualitas audit sehubungan dengan tenure seorang partner audit yang panjang dengan menggunakan tiga ukuran kualitas laba yang umum: propensitas auditor untuk menerbitkan opini audit going concern, pengujian atas arah dan nilai absolut dari akrual modal kerja abnormal, dan analisis tentang seberapa jauh target laba utama bisa dicapai atau tidak tercapai (beating or missing). Untuk observasi tenure partner yang panjang, mereka menemukan bahwa ada propensitas yang lebih rendah untuk menerbitkan opini going concern. Kemudian, tidak ada bukti adanya hubungan antara tenure audit yang panjang baik dengan arah maupun nilai absolut dari akrual modal kerja abnormal. Untuk ukuran kualitas audit yang ketiga, mereka menemukan bukti bahwa acuan laba dicapai untuk observasi tenure partner audit yang panjang. Menurut mereka, temuan ini, terkait dengan propensitas untuk menerbitkan opini audit going concern dan dengan seberapa jauh target laba utama tercapai atau tidak, menunjukkan bahwa ada perusakan kualitas audit sehubungan dengan tenure partner audit yang panjang.
Sesuai dengan penjelasan di bagian awal, penulis lebih condong untuk mendukung ide perotasian wajib bagi kantor akuntan dan auditor demi mempertahankan independensi auditor. Tidak ada akademisi yang ragu untuk menyatakan bahwa auditor memang bisa tidak independen—seberapapun lamanya ia bertugas. Sebaliknya, tidak ada akademisi yang dengan yakin menyatakan bahwa auditor pasti selalu independen. Keraguan tersebut sudah ada, misalnya, sejak Mautz dan Sharaf (1xxx) karena konsep independensi tersebut terlalu abstrak dan sukar untuk diukur apalagi disaksikan oleh pihak lain yang berkepentingan dengan independensi auditor. Tidak penting seberapa lama auditor mengklaim bisa mempertahankan sikap independensinya sepanjang masa tugasnya, faktanya adalah independensinya telah “ternodai” sejak saat pertama mereka menerima fee dari klien mereka. Tidak peduli seberapa besar fee tersebut, dalam jangka panjang aliran pendapatan akan sedikit-banyak akan menciptakan ketergantungan. Fakta bahwa ia independen atau tidak adalah fakta yang hanya bisa diketahui oleh auditor dan kliennya, bukan hal yang bisa dicerap oleh pengguna informasi keuangan.

Penulis sepakat dengan pendapat Antle dan Nalebuff (1xxx) dan Kinney (1xxx) bahwa laporan keuangan harus dipandang sebagai laporan bersama antara auditor dengan manajemen perusahaan. Antle dan Nalebuff (1xxx) berpendapat bahwa laporan tersebut menjadi sebuah usaha bersama (joint venture) jika auditor tidak bersedia memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan manajemen. Pada titik ini, auditor dan klien memulai negosiasi di mana auditor kemudian akan menawarkan laporan revisian. Klien bisa mengancam akan memecat auditor dan mencari auditor lain yang lebih bersedia menerima pandangan manajemen. Kemungkinan lain, mereka memutuskan untuk memperluas audit untuk mendapatkan fakta yang lebih banyak. Pada akhirnya, kompromi akan terjadi, laporan direvisi, dan auditor menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan revisian tersebut.
Jadi, jelas bahwa hanya kedua pihak ini yang memiliki pengetahuan relatif lebih luas dan dalam tentang kondisi keuangan perusahaan. Bahkan, pengetahuan auditor atas laporan keuangan itu sendiri terbatas sebanyak informasi yang diberikan kepada mereka dan mereka pandang memadai. Oleh karena itu, keharusan rotasi auditor dan kantor akuntan tidak boleh dipandang sebagai sebuah keraguan terhadap independensi auditor. Namun, sebaliknya, aturan tersebut harus dipandang sebagai cara untuk mengurangi risiko litigasi yang bisa ditanggung oleh auditor jika suatu saat informasi yang disampaikan manajemen perusahaan adalah informasi yang keliru.
Masalah-masalah yang muncul pada tahun-tahun pertama audit, seperti biaya pemulaian (start-up) audit yang tinggi dan risiko kekeliruan audit yang tinggi, adalah masalah yang bisa dipecahkan. Dopuch et al.(2xxx) menemukan bukti bahwa ketika kepada auditor diberlakukan aturan pergantian wajib, independensinya lebih tinggi daripada jika tidak ada aturan rotasi tersebut. Bahkan independensi tertinggi adalah jika kepada auditor diberlakukan aturan rotasi dan retensi wajib. Mereka menemukan bahwa ketika kedua aturan ini diberlakukan kepada kelompok subyek-auditor, frekuensi laporan yang bias ada pada level terrendah. Jadi, aturan tentang keharusan klien meretensi auditor selama waktu tertentu atau larangan untuk mengganti auditor sebelum mencapai tenure tertentu adalah salah satu pemecahan atas masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan penugasan auditor pada klien baru. Bukti empiris jelas sudah tersedia.

Jadi dengan demikian jelas ada hubungan yang logis dan valid antara rotasi wajib dengan kualitas audit. Ketika harus mengaudit klien baru, auditor memiliki skeptisisme yang lebih tinggi terhadap klien ini. Sikap skeptis ini membuat auditor lebih berhati-hati dalam menjalankan prosedur auditnya. Auditor akan berusaha menghindari kekeliruan audit yang akan memberi dampak buruk kepada mereka. Sikap skeptis auditor ini dalam menjalankan tugas pada auditor yang baru ini yang kemudian akan membuat auditor melakukan pekerjaan yang lebih baik dan lebih berkualitas.
Di sisi lain, penulis bahkan memiliki keyakinan bahwa hubungan antara tenure yang panjang dengan kualitas audit justru mungkin lemah. Tenure yang panjang hanya akan membuat auditor lebih paham dengan bisnis klien sehingga menganggap bahwa tugas mereka lebih mudah karena sudah menjadi rutinitas. Tenure yang panjang tersebut bisa membuat auditor menjadi kehilangan sikap skeptisismenya karena beranggapan bahwa klien mereka akan berperilaku sama dari perioda ke perioda. Jika auditor telah kehilangan sikap skeptisismenya ini, maka ada kemungkinan bahwa mereka akan menerapkan prosedur audit yang longgar. Klien yang curang akan bisa memanfaatkan peluang ini. Jika ini terjadi maka tenure justru bukan meningkatkan kualitas audit, namun justru sebaliknya.

Penulis sadar bahwa kedua pendapat tersebut bisa diperdebatkan. Namun, yang jelas adalah klaim atau pernyataan bahwa tidak ada teori maupun bukti bahwa kualitas audit lebih baik ketika masa tugas auditor dibatasi adalah sebuah klaim yang bias. Justru sebaliknya, lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa auditor tidak lagi bersikap independen ketika mereka telah terlibat terlalu dalam dengan kliennya, baik menurut ukuran lama penugasan maupun jenis penugasan.
Level unit analisis
Isu unit analisis adalah isu penting yang harus diperhatikan peneliti. Unit analisis variabel “kualitas audit” ada dua: auditor secara individu dan kantor akuntan publik. Peneliti seringkali mengabaikan perbedaan kedua hal ini karena mungkin sulit untuk membedakan secara tegas antara hasil pekerjaan auditor yang ditugasi untuk sebuah tugas audit dengan hasil pekerjaan kantor akuntan. Auditor bekerja menggunakan prosedur audit yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ia bisa saja mematuhi aturan itu atau, sebaliknya, bisa saja tidak mematuhinya. Apapun hasil pekerjaannya, opini auditor tidak lepas dari opini kantor akuntan publik. Makanya, tidak jarang peneliti mengabaikan masalah ini.

Nagy (2xxx) misalnya mengukur perbedaan kualitas laporan keuangan eks-klien Andersen yang diaudit oleh kantor akuntan yang baru pengganti Andersen yang telah bubar. Kualitas laporan keuangan—yang ia pertukarkan dengan kualitas audit—diukur dengan akrual diskresioner. Akrual diskresioner eks-klien Andersen diekspektasi akan lebih rendah ketika mereka diaudit oleh auditor baru karena sikap auditor baru yang lebih konservatif terhadap eks-klien Andersen. Nagy tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa ia membedakan antara kualitas auditor yang menjalankan pekerjaan itu dengan kualitas kantor akuntan yang mengaudit eks-klien Andersen.
Memang tidak mudah untuk membedakan apakah keberadaan akrual diskresioner yang menurunkan laba pada eks-klien Andersen adalah hasil dari pekerjaan auditor yang bertugas ataukah hasil dari penggunaan prosedur audit yang telah ditetapkan oleh kantor akuntan tempat auditor tersebut berada.

Penulis lebih cenderung menyatakan bahwa penelitian dengan unit analisis individu auditor seharusnya adalah penelitian yang berhubungan tugas atestasi atas sebuah informasi. Auditor memang ditugaskan oleh kantornya, namun kualitas dari tugas yang ia jalankan lebih berhubungan dengan kualitas ia sebagai seorang pribadi dibandingkan dengan kualitas kantor akuntan. Ia memang menggunakan prosedur audit yang dimiliki oleh kantor tersebut, namun, sesuai dengan Watkins, Hillisons, dan Morecroft (2xxx), penggunaan prosedur atau teknologi audit dengan benar adalah lebih penting daripada kemilikan prosedur audit. Dalam hal ini, yang menggunakan prosedur audit dalam sebuah penugasan adalah auditor, bukan kantor akuntan, sehingga kualitas audit adalah kualitas auditor di dalam penugasan tersebut. Kantor hanya sebagai penyedia sumberdaya dan dalam hal tertentu tidak memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa prosedur audit tertentu telah dijalankan atau tidak.
Pertanyaannya, penelitian manakah yang menggunakan unit analisis kantor akuntan publik? Jawaban atas pertanyaan ini cukup sulit karena, seperti penelitian Nagy (2xxx) di atas, walaupun auditor melakukan tugas secara individual dan mereka dalam beberapa hal bertanggungjawab atas pekerjaan mereka, auditor harus mematuhi prosedur yang dibuat oleh kantor akuntan mereka. Barangkali contoh penelitian tentang kualitas auditor dengan unit analisis kantor akuntan adalah penelitian yang dilakukan oleh Colbert dan Murray (1xxx). Yang mereka teliti memang adalah peringkat sebuah kantor akuntan menurut hasil dari AICPA’s Private Companies Practice Section (PCPS) Peer Review Program. Colbert dan Murray (1xxx) di sini memang ingin mengetahui apakah kualitas kantor akuntan, yang diukur dengan program peer review di atas, berhubungan dengan ukuran kantor akuntan. Penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa unit analisis penelitian ini adalah kualitas kantor akuntan.

Simpulan yang bisa ditarik adalah bahwa peneliti harus memperhatikan unit analisis. Tidak bisa menyatakan bahwa sebuah unit analisis adalah auditor individual hanya ketika subyek penelitian adalah partner audit seperti pada penelitian Carey dan Simnett (2xxx). Peran auditor secara individual lebih besar dalam penerapan satu prosedur audit dibandingkan dengan peran kantor akuntan karena jika tidak maka perhatian SOX tidak pula akan secara khusus diberikan pada rotasi partner auditor. Walau demikian, mungkin dibutuhkan penelitian yang lebih jauh juga untuk menentukan siapa yang lebih berpengaruh terhadap, misalnya, opini audit: apakah partner auditor atau kantor akuntan sebagai sebuah kesatuan.
Pengukuran
Masalah terbesar penelitian yang meneliti kualitas audit, baik sebagai variabel independen maupun variabel dependen, adalah ukuran kualitas audit. Ada dua hal yang menurut penulis penting diperhatikan oleh terkait dengan masalah pengukuran ini. Pertama, kualitas audit harus didefinisikan dengan tepat. Definisi DeAngelo (1xxx) bisa digunakan. Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaannya dan oleh karena itu hanya atas dasar kualitas pekerjaan kualitas diukur. Kualitas memang tidak akan sama antar kantor akuntan, apalagi antar kantor dengan ukuran yang berbeda secara material. Kualitas kantor berukuran besar dengan kantor yang hanya berskala lokal atau regional pasti akan berbeda. Kualitas auditor yang berpengalaman mengaudit di suatu industri memang akan berbeda dengan auditor yang tidak berpengalaman mengaudit di industri tersebut. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kualitas audit atau kualitas auditor bisa diukur dengan ukuran kantor akuntan atau spesialisasi kantor akuntan. Perbedaan kualitas memang terbukti terjadi antar ukuran kantor akuntan, namun bukan berarti bahwa ukuran kantor akuntan tersebut adalah kualitas audit atau kualitas auditor. Kasus Enron cukup untuk menunjukkan bahwa proksi tersebut tidak valid.

Terkait dengan hal itu, peneliti harus bisa membedakan antara kualitas persepsian dan kekuatan pemonitoran. Penjelasan tentang kedua hal ini telah ada di bagian di atas atau bisa dilihat pada paper Watkins et al. (2xxx) yang salah satu inti dari paper tersebut adalah bahwa ukuran kantor akuntan bukanlah ukuran kualitas aktual, namun hanya persepsi dan berhubungan dengan kinerja di masa lalu. Salah satu contoh kekuatan pemonitoran adalah kemampuan auditor untuk memberi opini audit sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga bisa mengurangi kekeliruan opini tipe I dan II. Contoh penelitian seperti ini adalah Geiger dan Rama (2xxx).
Kedua, ukuran kualitas audit harus disesuaikan dengan unit analisis. Peneliti hendaknya tidak keliru menggunakan ukuran kualitas auditor individual untuk menunjukkan kualitas kantor akuntan. Ukuran kantor akuntan—kalau dipaksakan ingin tetap dipakai—sebagai proksi kualitas audit sebenarnya lebih sesuai sebagai ukuran kualitas kantor akuntan daripada kualitas pekerjaan seorang auditor. Di sisi lain, akrual diskresioner atau akrual abnormal yang sekarang banyak digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan—sebagai surogasi kualitas audit—lebih sesuai sebagai ukuran kualitas auditor individual, bukan kualitas kantor akuntan publik. Selain karena di dalam setiap tugas hanya ada satu auditor kepala yang bertugas, bukannya sebuah kantor akuntan, kualitas pekerjaan seorang auditor bisa berbeda di setiap penugasan, tergantung dari banyak faktor. Faktor tersebut bisa berhubungan dengan klien, misalnya kompleksitas bisnis klien dan risiko klien; kompetensi auditor, misalnya pengalaman auditor, pelatihan atau pendidikan auditor; maupun independensi auditor, seperti lama auditor menjadi auditor kepala di klien tersebut, persentase fee yang ia terima dari klien tersebut dibandingkan dengan total pendapatannya.

Simpulan yang bisa penulis sampaikan adalah bahwa ukuran kualitas harus memang mengukur hasil pekerjaan auditor. Peneliti tidak seharusnya menggunakan variabel lain yang bervariasi dengan kualitas audit sebagai ukuran kualitas audit. Oleh karena itu penting bagi peneliti untuk secara tepat mendefinisikan secara operasional kualitas audit yang akan ia ukur. Definisi operasional yang keliru akan mendorong simpulan penelitian yang juga keliru.

Sleman, May 2009
*Catatan kepada pembaca. Anda bisa memanfaatkan semua bahan di sini untuk tujuan keilmuan, misalnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian di dalam paper ini untuk keperluan penelitian anda. Semua tulisan di paper ini, termasuk artikel-artikel lain di blog ini adalah karya asli dan untuk itu bisa dijadikan acuan secara ilmiah--misalnya dengan cara memberi kredit kepada link ini. Namun, untuk mencegah penjiplakan karya, saya meniadakan keterangan rinci tentang sumber bacaan--itupun hanya dengan menghilangkan tiga digit akhir dari tahun penerbitan artikel sumber. Pembaca yang berminat dengan masalah ini, termasuk membutuhkan semua bahan acuan saya, bisa mengirimkan email melalui formulir komentar di blog ini.

Proksi kualitas auditor*

2009-04-01T09:22:00.002+07:00

(Saat ini, artikel saya ini dan dua artikel yang lain yaitu ini dan ini telah dipinjam tanpa izin di http://perpusol-samsam.blogspot.com/search/label/AUDITING.)

Bertahun-tahun peneliti akuntansi, terutama pengauditan, secara tidak sadar terkecoh dengan proksi kualitas audit atau kualitas auditor. Mereka biasanya mengacu kepada DeAngelo (1981) sebagai dasar untuk menggunakan ukuran kantor akuntan publik (KAP) sebagai proksi kualitas audit. Padahal, DeAngelo menyatakan bahwa yang ia maksud dengan kualitas audit adalah:

"the market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system and (b) report the breach".

Jelas di dalam pernyataan itu adalah bahwa kualitas ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor. Auditor yang kompeten adalah auditor yang bisa menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "bersedia" melaporkan" pelanggaran tersebut.

Kedua, pernyataan di atas didasarkan pada asumsi DeAngelo bahwa kualitas ditentukan dari sisi suplai audit saja, yaitu dari sisi auditor, tidak dari sisi permintaan, yaitu klien. Konsekuensi dari asumsi tersebut adalah DeAngelo hanya mempertimbangkan kualitas atas dasar apa yang bisa diberikan oleh auditor, bukan apa yang juga diminta atau dibutuhkan oleh klien. Selain itu juga mengabaikan, misalnya, kualitas sistem informasi klien, risiko klien, dll.

Ketiga, yang paling penting, frasa "market-assessed" menunjukkan bahwa kualitas audit ditentukan oleh penilaian pasar. Implisit dari pernyataan ini adalah bahwa kualitas auditor diukur dari persepsi pengguna laporan keuangan tentang kualitas auditor atau dengan kata lain adalah reputasi auditor.

Apakah reputasi bisa menunjukkan kualitas? Reputasi adalah perspektif masa lalu. Seseorang yang bereputasi baik adalah orang yang dari dulu hingga sekarang dianggap memiliki kualitas baik. Demikian juga auditor.

Mengapa KAP besar (8/6/5/4/3) adalah auditor dengan reputasi baik? Selain dengan dasar apa yang telah dilakukan oleh KAP tersebut di masa lalu, reputasi juga didasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh KAP tersebut. Semakin besar sebuah KAP, semakin besar sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya yang lebih besar diekspektasi memiliki hubungan dengan kualitas audit yang juga baik.

Tapi, mana yang lebih penting antara kepemilikian sumber daya dibandingkan dengan penggunaaan sumber daya?

Kasus Enron/Andersen adalah bukti bahwa penggunaan sumber daya (untuk tujuan pemberian opini yang independen) lebih penting daripada kepemilikan sumber daya. Andersen adalah sebuah KAP yang besar namun reputasinya di masa lalu justru tidak menunjukkan bahwa ia akan selalu memiliki kualitas audit yang baik.

Apakah reputasi audit tetap bisa dijadikan ukuran kualitas audit?

Kasus Enron/Andersen menunjukkan bahwa kualitas tidak sama sekali bisa diukur dengan ukuran KAP. Dari awal DeAngelo memaksudkan bahwa ukuran KAP adalah proksi bagi reputasi auditor. Namun, ia sendiri dengan sengaja, sepertinya, memaksakan reputasi audit sebagai proksi bagi kualitas audit. Menurut saya, ini terjadi karena belum adanya ukuran kualitas audit yang mapan--bahkan hingga sekarang.

Watkins, Hillison, dan Morecroft (2004) memisahkan antara persepsi tentang kualitas audit dengan kualitas audit itu sendiri. Persepsi tentang kualitas audit itu adalah, mengikuti DeAngelo, reputasi auditor. Sedangkan kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk memastikan bahwa kecurangan tidak terjadi (setidaknya secara material) dan "berani" melaporkan adanya kecurangan tersebut.

Jadi, bagaimana mengukur kualitas audit? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Kualitas sebuah pekerjaan sangat erat hubungannya dengan apa yang dilakukan seseorang di dalam pekerjaannya dan hasil pekerjaannya. Artinya, kualitas bisa bervariasi antar pekerjaan atau penugasan. Dua laporan akuntan publik yang dihasilkan dari satu kantor akuntan yang sama bisa memiliki kualitas yang berbeda.

Kualitas audit tidak bisa dipastikan sama antar penugasan karena ada dua sisi yang mempengaruhinya: auditor dan klien. Kepemilikan sumber daya audit yang besar oleh auditor tidak mesti akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bebas dari kecurangan. Auditor sendiri memiliki persepsi awal tentang klien, seperti risiko pengauditan atas klien. Auditor yang salah persepsi tentang risiko bisnis klien akan menghasilkan pendapat yang juga keliru.

Pasokan informasi dari klien turut mempengaruhi pekerjaan auditor. Selain itu adalah konflik keagenan di dalam diri klien. Konflik itu tidak akan sama setiap tahun--walau juga tidak setiap tahun akan berubah--misalnya karena perubahan komposisi kepemilikan atau keluar/masuk bursa saham.

Saat ini ada tren besaran akrual diskresioner (terutama yang abnormal) sebagai proksi kualitas audit. Audit yang berkualitas adalah audit yang membuat perusahaan tidak melaporkan akrual diskresioner yang abnormal.

Tepatkah? Debatable, memang.

Pendapat yang tidak menyetujui berpijak bahwa akrual diskresioner adalah proksi bagi manajemen laba. Auditor tidak ditugaskan dan tidak menelisik keberadaan manajemen laba di dalam perusahaan. Sepanjang bahwa perusahaan mematuhi GAAP dan memiliki dasar yang kuat bagi setiap akrual mereka, maka akrual diskresioner tidak akan mempengaruhi opini audit. Sehingga, akrual diskresioner bukanlah ukuran kualitas audit.

Di sisi lain, pendapat yang mendukung menyatakan bahwa auditor memiliki tugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kecurangan. Tugas auditor saat ini, menurut mereka, beralih kepada aspek legal (dalam hal ini adalah GAAP). Padahal ekspektasi pengguna tetap pada kemampuan mereka menemukan dan melaporkan kecurangan. Nah, salah satu ukuran kecurangan di dalam akuntansi adalah besaran akrual diskresioner.

Inti dari artikel ini ada dua. Pertama, jika anda hendak mengukur kualitas audit jangan mengukur dengan reputasi mereka (dalam hal ini diproksi dengan ukuran kantor akuntan publik). Dimensi kualitas dengan reputasi tidaklah sama. Kedua, peneliti yang hendak menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi kualitas juga harus berhati-hati. Persepsi orang tentang akrual ini lebih condong pada manajemen laba--sesuatu yang tidak dipandang merupakan tugas auditor untuk menemukannya.

Benarkah demikian?

Bahasan tentang hal ini akan ada di artikel selanjutnya.

Sleman, April 2009

The influence of firm's related party on earnings management: The Indonesian Case*

2009-01-01T10:25:00.003+07:00

Working paper by:
Rahmat Febrianto (FE Andalas, Mahasiswa Doktor FEB UGM)
Hari Eldita (Alumni FE Andalas)
Erna Widiastuty (FE Univ Mataram)

Abstract

We investigate the relationship between firm’s related parties and earnings management. Having a related party is a normal and legal, especially when it comes to operational decision. Related party may help firm to secure raw materials, to guarantee product selling, and to have cheaper fund, among other benefits. However, the motive behind having related party can also be of personal benefit. Public corporations in Indonesia are characterized by concentrated ownership where shares are held by members of founding family, individually or through other firms. An affiliated firm act not only as a shareholder alone but also as a related party to the main corporations. As related parties, both firms can transact and when it applies to Indonesian corporations, an empirical answer needs to be answered is whether the existence of related parties are related to earnings management.

We posit that the involvement of related parties will influence earnings management. We divide related parties into two levels, i.e. primary and secondary related parties. Using Jones model to estimate accruals, we find that interaction of primary related parties and earnings is not related to earnings management while the other is true for secondary related parties and for the sum of both related parties. These findings prove that the existence of related parties in Indonesian corporations is not merely based on operational decisions. The significance of secondary related parties, not the primary, is also an interesting finding since it may relates to the effort to mislead outsiders from earnings management.

*Paper ini diundang untuk dipresentasikan di Annual Conference 2009: Financial & Management Accounting, Auditing & Corporate Governance, February 5-7, 2009, University Munich, Munich School of Management

Bias non-respon (Non-response bias)

2008-12-06T09:08:00.001+07:00

Ketika anda menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data penelitian anda dan anda harus mengirimkan kuesioner tersebut menggunakan jasa pos atau sejenisnya, ada satu hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut adalah perbedaan antara respon dari orang yang membalas kuesioner anda dengan respon dari orang yang tidak membalas kuesioner anda.

Misalnya, anda mengirim 100 kuesioner kepada calon pelanggan sebuah produk. Dari 100 kuesioner tersebut, satu bulan kemudian kembali hanya 80 kuesioner (80%) dan sisanya, 20 kuesioner, tidak kembali. Jika kita melihat pada tingkat respon, maka tingkat pengembalian kuesioner anda cukup tinggi. Dari 80 orang yang merespon tersebut, 30 orang menyatakan tidak akan membeli produk yang akan diluncurkan, 20 orang akan membeli setelah produk itu benar-benar laris di pasar, 20 orang menyatakan ragu-ragu apakah akan membeli atau tidak, dan 10 orang menyatakan akan membeli produk itu segera. Jika anda kemudian menyimpulkan, dari respon 80 orang tersebut, bahwa kemungkinan besar bahwa produk tersebut akan laris di pasar, apakah anda benar-benar yakin dengan simpulan tersebut? Atau pertanyaan lain, apakah menurut anda jika 20 orang yang tidak mengembalikan kuesioner tersebut ternyata kemudian menjawab pertanyaan anda, maka simpulan anda dengan 80 orang yang benar-benar mengembalikan tidak akan berubah?

Jika ternyata 20 orang (20%) yang tidak mengembalikan kuesioner tersebut bisa merubah simpulan berdasarkan 80 orang (80%) yang telah merespon, maka akan ada bias pada simpulan. Bias simpulan itu disebabkan oleh bias karena tidak diketahuinya respon dari orang yang tidak merespon atau tidak mengembalikan kuesioner. Bias ini yang disebut dengan bias non-respon atau non-response bias.

Semua penelitian berbasis kuesioner seharusnya memperhatikan dan mengatasi bias ini. Banyak riset di Indonesia yang sepertinya luput dengan bias non-respon ini. Jika dalam contoh di atas, non-respon sebesar 20% bisa mengubah simpulan, maka bisa diduga bahwa non-respon di atas 20% akan memberi pengaruh yang lebih besar lagi. Rata-rata tingkat respon atau pengembalian kuesioner hanya 30%. Berarti ada 70% non-respon dan andai saja mereka (70%) ini merespon, maka simpulan yang didasarkan pada 30% respon sangat mungkin akan berubah.

Lalu bagaimana cara mengatasi masalah bias non-respon ini?

Armstrong dan Overton (1977) menyatakan ada tiga cara untuk melindungi diri dari bias non-respon. Pertama, anda harus mengurangi non-respon. Menurut mereka, non-respon bisa diatasi dengan cara menjaga non-respon di bawah 30%. Kedua, anda harus menyampel non-respon tersebut. Ketiga, anda mengestimasi efek dari non-respon terhadap simpulan yang akan anda buat berdasarkan respon yang benar-benar masuk.

Untuk menjaga agar respon bisa tinggi ada banyak teknik yang bisa dipilih. Salah satu teknik adalah dengan mengirimkan semacam surat pengingat kepada responden anda beberapa hari atau minggu setelah kuesioner pertama anda kirim. Surat pengingat ini bisa hanya selembar kartu pos. Namun, akan lebih baik jika anda menyertakan kembali kuesioner lengkap bersama dengan surat pengingat ini untuk berjaga-jaga jika kuesioner pertama tidak kembali karena hilang atau memang terlupa. Cara ini umum dilakukan dan biasanya diklaim oleh para peneliti sebagai cara yang cukup ampuh untuk meningkatkan respon.

Cara yang kedua yang bisa anda lakukan untuk melindungi diri dari bias non-respon ini adalah dengan menyampel non-respon tersebut. Katakan anda membatasi bahwa kuesioner harus dikembalikan dalam waktu satu bulan. Dari 100 kuesioner 70% kembali, sedangkan 30% lagi tidak kembali hingga satu bulan berlalu. Dengan menyampel mereka yang tidak merespon sesuai dengan batas waktu pengembalian yang telah anda tetapkan, anda bisa memastikan apakah mereka yang tidak merespon ini memiliki jawaban yang berbeda atau tidak dibandingkan dengan mereka yang telah merespon? Apakah ada kesebangunan variasi jawaban antara yang merespon dengan yang tidak merespon tersebut?

Masalahnya, jika anda ingin mengggunakan cara ini, anda harus kembali mengirimkan kuesioner atau mengingatkan kembali kepada mereka yang tidak menjawab dalam waktu satu bulan tersebut dan meminta mereka untuk menjawab pertanyaan anda dan mengirimkan kepada anda. Berarti akan ada waktu dan biaya yang lebih banyak dikonsumsi.

Cara yang ketiga adalah teknik yang bisa mengatasi kelemahan yang kedua--dan juga yang pertama. Ketika ada kuesioner yang tidak kembali, anda bisa mengatasi potensi bias non-respon tersebut dengan mengestimasi efek dari non-respon terhadap simpulan penelitian anda. Cara ini lebih dianjurkan dengan beberapa alasan. Pertama, jika anda bisa mengandalkan hanya pada respon sebesar 40% dan ternyata tidak bias mengapa harus mengejar respon 80% atau 100%?
Kedua, metoda ini sangat cocok jika persepsi responden bisa berubah cepat. Misalnya, jika anda menyurvey kecenderungan pemilih memilih partai atau presiden mendatang, maka anda akan berhadapan dengan responden yang akan sangat cepat merubah pendapatnya. Sehingga, jika anda harus menggunakan teknik lain untuk mengatasi bias non-respon, simpulan anda sendiri kemudian akan bias karena perubahan sikap responden itu sendiri.

Ada setidaknya tiga teknik yang bisa digunakan untuk mengestimasi bias non-respon menurut Armstrong dan Overton. Pertama, anda bisa membandingkan nilai-nilai yang ada di dalam populasi. Maksudnya, karena anda hanya menyampel dari populasi, anda bisa membandingkan nilai-nilai tertentu dari sampel anda dengan nilai yang ada di dalam populasi. Misalnya, anda membandingkan antara usia sampel anda dengan usia populasi, pendapatan sampel dengan pendapatan populasi, pendidikan sampel dengan pendidikan populasi. Namun, jelas pendekatan ini cukup sulit untuk dilakukan karena kita membutuhkan populasi sementara tidak semua riset akan bisa membandingkan sampelnya dengan populasi.

Kedua adalah dengan teknik estimasi subyektif. Jika anda memilih menggunakan teknik ini, anda bisa membandingkan karakteristik sosio-ekonomi antara yang merespon dengan yang tidak merespon. Misalnya, apakah mereka yang merespon adalah orang yang memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak merespon; atau apakah yang merespon memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak merespon. Artinya, jika ada pola seperti itu maka anda bisa menduga bahwa yang akan mempengaruhi respon adalah variabel sosio-ekonomi responden.

Teknik estimasi subyektif lain disebut dengan interest hypothesis. Responden yang merespon diduga adalah responden yang memang tertarik--dengan berbagai alasan--dengan penelitian anda dan mereka yang tidak merespon adalah mereka yang tidak tertarik. Misalnya, jika anda ingin meneliti apakah sampel anda akan tertarik dengan sebuah produk wewangian yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, maka anda bisa berekspektasi bahwa responden yang mengembalikan kuesioner anda adalah orang yang memang menyukai wewangian dan mereka yang tidak mengembalikan adalah orang yang tidak menyukai wewangian.

Metoda yang ketiga adalah ekstrapolasi. Asumsi dasar yang harus ada adalah bahwa orang yang merespon lebih lambat atau paling lambat adalah sama dengan orang yang tidak merespon. Menurut metoda ini, orang yang membutuhkan dorongan, misalnya kartu pos atau surat pengingat lain, sangat mungkin memiliki respon dengan orang yang tidak merespon. Namun, anda harus berhati-hati juga untuk menyimpulkan bahwa mereka yang merespon setelah dikirimi kartu pos pengingat sama dengan mereka yang tidak merespon. Anda bisa membuat beberapa titik waktu untuk membagi-bagi respon yang masuk. Misalnya, anda membagi masa pengembalian menjadi empat pekan dan mereka yang merespon lebih daripada masa empat pekan dianggap sebagai non-responden. Pada pekan pertama setelah pengiriman anda kemudian mengirim satu kartu pos pengingat. Katakan bahwa 30% responden telah mengembalikan dalam satu pekan pertama, 10% dalam satu pekan setelah kartu pos dikirimkan (pekan kedua), 10% pada pekan ketiga, dan 30% pada pekan keempat, dan sisanya tidak mengembalikan. Menurut teknik ini, kelompok responden yang mengirim pada pekan keempat ini bisa disamakan dengan non-responden (20%). Variasi lain teknik ini adalah dengan tidak memberikan sama-sekali stimulus seperti kartu pos pengingat. Respon yang masuk hanya akan dicatat kapan diterima oleh peneliti; semakin lama respon masuk, semakin dekat kemungkinan responnya dengan non-respon.

Teknik terakhir dari metoda ekstrapolasi ini adalah mengirimkan kuesioner yang sama kepada beberapa subsampel yang terpilih secara acak. Respon dari subsampel-subsampel tersebut digunakan untuk mengestimasi respon bagi tingkat pengembalian 100%. Jika anda menggunakan metoda ini anda cukup menggunakan satu gelombang (misalnya hanya respon yang masuk dalam pekan pertama) saja yang anda gunakan dari masing-masing subsampel.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa jika anda menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan jawaban yang anda butuhkan berhubungan dengan persepsi responden maka anda harus berhati-hati dalam menarik simpulan jika tingkat pengembalian respon anda rendah. Responden yang tidak mengembalikan keusioner anda bisa saja mengubah simpulan penelitian anda jika mereka menjawab dan mengembalikan kuesioner anda. Oleh karena itu, anda harus mengatasi bias non-respon dengan cara mengurangi non-respon atau mengestimasi apakah mereka yang tidak merespon akan merubah simpulan atau tidak jika saja mereka merespon.

Sleman, Desember 2008

Makna koefisien regresi*

2008-12-04T10:09:00.001+07:00

*(Saat ini, artikel saya ini dan dua artikel yang lain yaitu ini dan ini telah dipinjam tanpa izin di http://perpusol-samsam.blogspot.com/search/label/AUDITING.)

Persamaan regresi di dalam penelitian akuntansi, terutama yang menggunakan pendekatan positivisme, adalah sebuah persamaan yang paling banyak digunakan. Fitur utama dari persamaan regresi adalah adanya koefisien regresi. Misalnya, di dalam persamaan regresi dengan satu variabel independen, maka koefisien tersebut adalah koefisien estimasi dari persamaan itu:

Y = 0,230 + 3,210X + e

Di dalam contoh di atas, maka koefisien yang dimaksud adalah 3,210.

Ada satu hal yang harus sangat diperhatikan oleh peneliti akuntansi (dan manajemen) ketika menginterpretasi koefisien estimasi sebuah persamaan regresi tersebut.

Sebuah penelitian memiliki dua tujuan: memprediksi dan menjelaskan fenomena. Penelitian akuntansi tidak akan mungkin bisa digunakan untuk memprediksi sebuah fenomena. Ambil harga saham sebagai contoh variabel dependen dan variabel laba akuntansi sebagai variabel independen, estimasi regresinya adalah seperti di atas dengan R-kuadrat 7%. Perlu diingat bahwa R-kuadrat di dalam penelitian yang menggunakan variabel akuntansi tidak akan melebihi 11-16% menurut Baruch Lev (1989).

Dengan koefisien determinasi 7%, maka berarti hanya 7% perubahan harga saham yang bisa dijelaskan oleh laba akuntansi. Artinya, 93% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang diwakilkan oleh error term (e).

Jika demikian, maka apakah pantas kalau kita menekankan interpretasi hasil penelitan pada R-kuadrat? Jawabnya, tentu tidak. Nah, jika R-kuadrat tidak bisa dijadikan fokus perhatian, bagaimana dengan koefisien estimasi X (laba akuntansi)? Apakah kita juga bisa menyimpulkan bahwa "setiap kenaikan laba Rp.1 (atau Rp.1-tergantung satuan laba akuntansi yang kita pakai) juta maka harga saham akan naik Rp.1"? Artinya, apakah kita bisa menggunakan, berdasarkan sampel yang digunakan di dalam penelitian, bahwa kita bisa memprediksi harga saham akan naik Rp.1 jika laba naik Rp.1 juga?

Tentu saja tidak. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat persamaan regresi untuk mengestimasi di dalam akuntansi tidak bisa diaplikasikan. Dengan R-kuadrat yang sedemikian kecil (maksimal hanya 16% menurut Lev), mustahil kita bisa memprediksi perubahan variabel dependen--walau berasumsi bahwa variabel-variabel lain konstan. Masalahnya, asumsi tersebut tidak berjalan di dunia nyata karena kita, di dalam regresi, tidak pernah benar-benar mengendalikan variabel-variabel lain tersebut. Sehingga, regresi untuk tujuan estimasi bukanlah fokus penelitian di akuntansi.

Jadi, fokus penelitian akuntansi hanyalah untuk memberi penjelasan atas hubungan suatu fenomena, yaitu tujuan kedua. Dari persamaan di atas, jika hipotesis penelitian adalah bahwa laba akuntansi berhubungan positif dengan perubahan harga saham, maka simpulan yang bisa ditarik adalah apakah tanda hubungan tersebut (+ atau -) signifikan secara statistis atau tidak. Jika signifikan, maka hipotesis terdukung; jika tidak signifikan, maka hipotesis tidak terdukung. Titik.

Intinya adalah ketika anda menggunakan persamaan regresi untuk menguji sebuah teori anda sebenarnya hanya bisa menggunakan persamaan regresi itu untuk menjelaskan fenomena yang anda amati: apakah sesuai atau tidak dengan teori. Anda tidak bisa menggunakan estimat regresi untuk memprediksi perubahan variabel dependen--kecuali seluruh variabel eksogenus yang potensial berhasil anda identifikasi dan anda isolasi pengaruhnya. Sesuatu yang jelas hampir mustahil dilakukan.

Sleman, Desember 2008

Penggunaan kuesioner terjemahan

2008-11-29T14:47:00.001+07:00

Iklim penelitian di luar negeri diakui atau tidak memang lebih kondusif dibandingkan dengan iklim di dalam negeri. Mungkin tidak mesti bahwa riset unggulan itu diterbitkan oleh peneliti dari AS dan Inggris atau negara-negara berbahasa Inggris lain, namun jumlah jurnal ilmiah yang terbit dalam bahasa Inggris jauh lebih banyak dibandingkan dengan jurnal berbahasa lokal negara manapun. Hal ini sebagian disebabkan memang karena sumbangan dari peneliti-peneliti di negara berbahasa Inggris tersebut, namun sebagian lagi disebabkan oleh sumbangan dari peneliti dari negara-negara non-berbahasa Inggris ke jurnal-jurnal tersebut.

Peneliti dari negara-negara lain banyak yang menggunakan penelitian-penelitian asing (dalam hal ini berarti adalah yang ditulis dalam bahasa Inggris) untuk berbagai keperluan. Pertama, tentu saja, untuk kebutuhan studi literatur. Kedua, untuk tujuan penyusunan kerangka teoretis. Ketiga, untuk meminjam disain riset. Terakhir, untuk meminjam instrumen untuk mengukur variabel-variabel yang sama dengan penelitian yang diacu.

Jika sebuah variabel bisa diukur secara obyektif, misalnya, laba, penjualan, pangsa pasar, dll, maka pengadopsian ukuran itu ke dalam penelitian di Indonesia tidak akan terlalu sulit. Masalah baru timbul jika variabel yang hendak diukur tersebut bersifat subyektif. Variabel seperti kepuasan pelanggan, kepuasan kerja, penerapan strategi, independensi auditor, dll adalah contoh variabel-variabel subyektif yang berasal dari persepsi responden atau informan.

Ada beberapa cara untuk mengukur sebuah variabel subyektif/perseptual tersebut. Penggunaan kuesioner adalah salah satunya. Banyak jurnal di luar negeri mengharuskan peneliti menyertakan kuesioner yang mereka gunakan di dalam artikel mereka. Tujuan penyertaan itu tidak lain adalah agar orang lain bisa dengan cepat melanjutkan pengembangan ilmu, sebab bukan merupakan hal yang mudah dan sebentar untuk mengembangkan sebuah kuesioner. Karena itulah, tidak sedikit kuesioner yang telah digunakan di dalam penelitian-penelitian asing dipinjam dan dipakai di Indonesia.

Ada satu prosedur yang tidak boleh diabaikan oleh peneliti yang meminjam kuesioner dari luar negeri tersebut. Ia tidak cukup hanya menerjemahkan kuesioner tersebut dari bahasa Inggris, misalnya, langsung ke dalam bahasa Indonesia dan kemudian langsung menggunakannya. Lepas dari kecakapan peneliti atau penerjemah lain menerjemahkan kuesioner tersebut ke dalam bahasa lokal, seseorang lain yang independen dari penerjemahan pertama (dari Inggris ke Indonesia) harus diminta untuk menerjemahkan kuesioner tersebut kembali ke bahasa Inggris. Tujuannya, memeriksa apakah makna setelah pentranslasian ulang ke Inggris itu akan tetap sama dengan maksud asli di kuesioner pertama yang berbahasa Inggris tadi. Jika ada perbedaan makna antara petranslasian-ulang tersebut dengan naskah asli, maka ada kemungkinan bahwa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia tidak dilakukan dengan tepat dan berisiko melencengkan makna yang dituju oleh kuesioner awal. Dalam beberapa kasus, peneliti lain bahkan kembali mentranslasi lagi ke dalam bahasa Indonesia kuesioner yang telah ditranslasi-ulang ke bahasa Inggris tadi. Kali ini yang dibandingkan adalah kecocokan makna antara translasi ke dalam bahasa Indonesia yang pertama kali dengan yang kedua kali.

Dengan kata lain, sebuah kuesioner dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh orang yang memiliki kecakapan yang relevan dengan riset dan paham dengan bahasa asal (Inggris) dan bahasa sasaran (Indonesia). Kemudian, orang lain, independen dari orang yang pertama dan belum pernah melihat kuesioner asli dalam bahasa Inggris, harus menerjemahkan kuesioner terjemahan itu kembali ke dalam bahasa asal. Ketidaksesuaian makna antara yang asli dengan terjemahan-ulang menunjukkan bahwa kuesioner dalam bahasa Indonesia (terjemahan) tidak memiliki makna yang serupa dengan kuesioner yang asli. Jika ingin lebih hati-hati lagi, maka harus ada penerjemahan ulang lagi ke dalam bahasa Indonesia sekali lagi. Perbedaan antara terjemahan pertama dengan yang kedua ke dalam bahasa Indonesia mengindikasikan bahwa kuesioner itu memang keliru menangkap fenomena yang dimaksud oleh peneliti.

Sleman, November 2008

Independensi auditor*

2008-11-22T00:50:00.002+07:00

*(Saat ini, artikel saya ini dan dua artikel yang lain yaitu ini dan ini telah dipinjam tanpa izin di http://perpusol-samsam.blogspot.com/search/label/AUDITING.)

Setelah kecurangan Enron terbongkar, auditor dilarang untuk selama-lamanya mengaudit satu auditee yang sama. Tujuannya adalah untuk mencegah agar auditor tidak "terperangkap" dengan auditor yang sama dan mereka kemudian akan terpancing untuk saling bersekongkol. Sehingga, dengan berbagai variasi di berbagai yurisdiksi, auditor harus diganti setelah lima hingga enam tahun secara berturut-turut mengaudit sebuah auditee.

Di Indonesia, dari bisik-bisik diketahui bahwa auditor cenderung hanya saling mempertukarkan klien mereka. KAP X akan menukar kliennya, klien A, dengan klien B dari KAP Y. Artinya, klien A yang telah lima tahun diaudit oleh X akan "diberikan" kepada KAP Y dan sebaliknya--saling-tukar itu bisa terjadi di dalam waktu yang bersamaan maupun tidak

Modusnya, ketika KAP Y menjadi auditor bagi A, pelaksanaan audit bisa jadi tetap dilakukan oleh KAP X. Tugas KAP Y hanya sebagai penandatangan laporan dan untuk praktik ini mereka akan mendapatkan imbalan dari KAP X.

Jika semangat dari keharusan pergantian auditor itu adalah agar auditor tetap bisa independen terhadap kliennya, maka jika praktik ini berlaku jamak di Indonesia kita bisa mencurigai independensi KAP di Indonesia.

Ini adalah satu pertanyaan empiris. Kita bisa menduga bahwa level independensi auditor yang hanya menjadi "tukang stempel" akan lebih rendah daripada independensi auditor yang mendapatkan klien dengan cara yang wajar--misalnya melalui penawaran.

Praktik pertukaran ini bisa terjadi antar KAP dengan kelas yang sama atau antara KAP besar dengan KAP yang lebih kecil. Jika dua KAP itu berbeda ukuran, biasanya yang "menyerahkan" klien adalah KAP besar ke KAP yang lebih kecil--dan jarang sebaliknya.

Jika KAP yang menerima klien memiliki ukuran yang relatif sama dengan KAP yang menyerahkan dugaan saya akan lebih independen dibandingkan dengan KAP yang menerima klien dari KAP yang memiliki ukuran yang lebih besar. Logikanya, dua KAP berukuran sama akan memiliki klien berukuran sama dan dengan fee yang juga sama; KAP besar akan memiliki klien yang lebih besar dan fee yang juga lebih besar. Sehingga, jika KAP yang saling bertukar itu berukuran sama, independensi mereka mengaudit klien akan lebih besar dibandingkan dengan KAP yang mendapat klien dari penyerahan oleh KAP besar. Namun, independensi tertinggi adalah pada KAP yang mendapatkan klien selain dari penyerahan.

Sleman, November 2008

Kompensasi eksekutif, aktivitas perusahaan, dan rasio gaji CEO dengan karyawan

2008-11-17T09:51:00.001+07:00

Jika upah minimum propinsi diambil rata-rata adalah Rp.1.000.000 per bulan, berapa kira-kira gaji seorang direktur utama (CEO) perusahaan di Indonesia? Ambil saja gaji CEO PT. Telkom sebagai sebuah perbandingan. Menurut data tahun 2007, gaji yang diterima oleh CEO Telkom adalah Rp.118 juta (http://ariefmustain.telkom.us/2007/07/11/gaji-dirut-rp-118-juta/ diambil 17/11/08). Dengan perbandingan itu maka rasio antara gaji CEO dengan gaji seorang buruh terrendah adalah 118:1. Bisik-bisik di internet di berbagai forum diskusi yang saya pantau, CEO Bank Mandiri bahkan digaji Rp.800 juta sebulan! Rasionya bisa 800:1. Itu mungkin baru kompensasi tunai, belum opsi saham, fasilitas, dll.

Apakah angka ini rendah atau tinggi? Di AS, rasionya adalah 400:1 dengan rata-rata pegawai. Sementara di Eropa rasionya hanya 30 s/d 40 berbanding 1.

Jika rasio di Indonesia itu adalah hanya perbandingan antara CEO dengan pegawai terrendah, namun cukup valid kita gunakan karena komposisi perusahaan di Indonesia memang ada pada level kelas bawah. Kalau angka moderat kita ambil, maka rasionya, katakan, sekitar 100:1.

Apa arti perbedaan yang besar ini, terutama bagi penelitian akuntansi?

Anderson, Banker, & Janakiram (2003) menemukan sebuah simpulan yang menarik. Mereka melihat bahwa ketika aktivitas perusahaan meningkat, maka biaya-biaya akan meningkat. Misalnya, perusahaan akan membuka toko baru, pabrik, mempekerjakan pegawai lebih banyak, dll. Sehingga, ada hubungan positif antara kenaikan aktivitas dengan kenaikan biaya-biaya.

Namun, bagaimana kalau aktivitas menurun? Bagaimana kalau resesi seperti sekarang ini terjadi? Apakah perusahaan akan menurunkan juga biaya-biayanya?

Jawaban yang mereka dapatkan justru menunjukkan bahwa para manajer enggan menurunkan biaya-biaya tersebut. Salah satu penjelasan dari perilaku ini adalah perilaku moral hazard. Mereka tidak mau menurunkan biaya-biaya, misalnya, dengan menutup sebagain toko karena mereka takut hal itu akan menjadi dasar pengukuran kinerja mereka. Alih-alih menurunkan biaya, mereka cenderung menunggu dulu hingga penurunan itu benar-benar material. Maksudnya, jika penurunan aktivitas itu hanya, misalnya, 5-10%, maka mereka cenderung akan menunda, misalnya, penutupan sebuah pabrik, kantor cabang, dll.

Penelitian Anderson dkk ini telah diuji lagi oleh beberapa penelitian lain. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saran dari Anderson dkk bahwa harus ada penelitian atas komponen-komponen biaya yang tidak menurun ketika aktivitas menurun tersebut. Di dalam laporan laba rugi kita tahu bahwa ada banyak biaya yang berhubungan dengan aktivitas usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, wajar ada biaya yang seharusnya sensitif terhadap perubahan aktivitas dan ada yang tidak sensitif terhadap perubahan aktivitas. Salah satu biaya yang harusnya sensitif tersebut adalah biaya gaji.

Biaya gaji yang seharusnya sensitif tersebut adalah biaya eksekutif perusahaan. Ketika aktivitas perusahaan meningkat, gaji mereka pasti meningkat. Namun, apakah ketika aktivitas perusahaan menurun, gaji mereka juga akan menurun?

Pertanyaa empiris ini, untuk sementara, telah saya bisa saya jawab. Dengan meminjam data dari seorang peneliti, saya menemukan bahwa gaji eksekutif di AS tidak mengalami penurunan setelah aktivitas perusahaan menurun dari tahun 1992 ke 1993. Walau saya tidak bisa menemukan pada level penurunan aktivitas berapa persen gaji akan baru akan menurun, namun terbukti bahwa gaji eksekutif "tidak bersedia diturunkan" walau aktivitas perusahaan telah menurun.

Aplikasi ke Indonesia

Pertanyaan penelitian ini adalah topik yang menarik jika kita bawa ke Indonesia. Gaji eksekutif di Indonesia jelas tidak transparan, walau itu adalah perusahaan publik. Bukti anekdotal di atas hanya berasal dari satu sumber, bukan dari sumber resmi. Di Indonesia tidak ada aturan formal yang mengatur berapa seharusnya rasio gaji antara eksekutif dengan rata-rata pegawai. Sehingga, eksekutif bisa dengan semaunya menetapkan gaji mereka sendiri.

Jika itu yang terjadi, maka bukan tidak mungkin bahwa ketika aktivitas menurun pada masa resesi ini gaji eksekutif perusahaan di Indonesia tidak akan pernah berkurang, walau aktivitas terus menurun. Penurunan aktivitas lebih sering diberi solusi dengan pengurangan karyawan (tindakan ini sebenarnya bertujuan untuk mempertahankan ROA agar tetap tinggi!). Seharusnya, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap aktivitas dan biasanya digaji berbasis aktivitas, maka penurunan aktivitas harus diiringi oleh penurunan gaji eksekutif juga.

Namun, kendala penelitian ini di Indonesia adalah ketersediaan dan keakuratan data gaji eksekutif di Indonesia, bahkan untuk perusahaan publik sekalipun! Jika pun ada, maka data itu cenderung understated, bahkan kalau kita harus menelusuri ke lembar SPT PPh pasal 21 tahunan mereka.

Jika data ini tersedia, implikasi penelitian ini bagi ilmu akuntansi manajemen akan sangat luas. Di antaranya, pertama, kita akan tahu apakah eksekutif peka atau tidak dengan penciutan bisnis mereka sehingga mereka bersedia digaji lebih rendah atau, setidaknya, bersedia mau tidak diberi bonus berbasis aktivitas. Kita juga bisa tahu apakah kompensasi mereka memang berhubungan dengan kinerja perusahaan ataukah tidak. Apakah pemegang saham selama ini "terlalu bermurah hati" kepada eksekutif atau tidak. Kedua, bahwa rasio gaji yang sangat tinggi tersebut memang bukanlah sebuah rasio yang baik, terutama dari sisi pemotivasian karyawan level lebih rendah. Jika rata-rata gaji mereka sangat jauh dari gaji eksekutif, maka bisa diduga bahwa motivasi, kepuasan kerja akan juga rendah. Ketiga, kita bisa tahu mana eksekutif yang hanya titipan keluarga pemilik perusahaan tapi tidak kompeten dan mana eksekutif yang benar-benar kompeten.

Sleman, November 2008